Depok, PotretKeadilan.com || Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dimanfaatkan sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan oleh H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat serta anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok.
Kegiatan berlangsung dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama serta pembagian sembako kepada masyarakat. Acara tersebut dilaksanakan di kediamannya di kawasan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).
Dalam suasana penuh kebersamaan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi Ramadan yang melibatkan para relawan dari berbagai wilayah di Kota Depok. Para relawan yang diundang berasal dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan, dan kehadiran mereka diatur secara bertahap agar seluruh relawan memiliki kesempatan untuk hadir.
Politisi yang telah tiga periode menjadi anggota DPRD tersebut juga diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Depok selama dua periode.
Dalam kesempatan itu, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum, juga memaparkan sejumlah informasi terkait arah kebijakan pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Bang Has menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menargetkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik dan jalan desa yang layak.
“Jadi diharapkan di Jawa Barat tidak ada lagi desa yang tidak ada llistrik. Tidak ada lagi jalan desa yang masih berlumpur. Nah cuman kebijakan gubernur, jalan desa itu tidak diberikan uang ke desa tetapi diambil alih oleh Bina Marga Provinsi. Secara teknis melibatkan masyarakat desa tapi teknologi dan teknis alatnya dari kita sehingga desa mendapatkan kualitas jalan yang bagus di desanya,” tutur H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas pembangunan jalan desa dapat lebih terjaga melalui pengelolaan langsung oleh pemerintah provinsi.
“Kita tidak mau lagi dikasih uang pembangunan sumber desa dari Jawa Barat. Biar jalannya lebih berkualitas di Jawa Barat, lebih banyak pedesaan daripada perkotaan,” tandasnya lagi.
Selain membahas pembangunan infrastruktur, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum, juga menjelaskan berbagai program bantuan pemerintah yang saat ini menggunakan sistem data desil sebagai acuan dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial.
Menurut bang Has, masyarakat perlu memahami sistem tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penyaluran bantuan pemerintah.
“Untuk saat ini, hampir semua bantuan pemerintah menggunakan data desil. Masyarakat didorong mengecek datanya di kelurahan masing-masing agar tahu berada di desil berapa,” tuturnya.
Bang Has menyebutkan salah satu program layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang sempat menjadi sorotan masyarakat. Program ini sebelumnya sangat membantu warga dengan cakupan penerima manfaat yang cukup luas.
Menurutnya bang Has, ihwal keterbatasan anggaran daerah, cakupan penerima manfaat kini mengalami penyesuaian.
“Sebelumnya cakupannya bisa sampai desil 10, apalagi bagi warga e-KTP Kota Depok. Itu pembiayaannya masih ditanggung bersama, 60 persen oleh Pemerintah Kota Depok dan 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutunya lagi menjelaskan.
Diketahui, bantuan dari pemerintah provinsi untuk program kesehatan di Kota Depok mencapai sekitar Rp40 miliar, sedangkan kontribusi dari pemerintah kota sekitar Rp60 miliar. Namun alokasi dari pemerintah provinsi diperkirakan hanya sekitar Rp5 miliar sehingga jumlah penerima manfaat harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, anggota dewan tiga periode ini juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan Jabodetabek, termasuk rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Nambo.
Menurut bang Has, pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas 800 hingga 1.000 ton per hari diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp4 triliun.
Sementara itu, kapasitas pengolahan sampah yang saat ini berjalan masih relatif kecil karena keterbatasan fasilitas dan pendanaan.
“Mesin pengolahannya didatangkan dari Jerman meski biayanya tidak murah. Kita berharap ada dukungan investasi maupun kolaboratif dari stakeholder,” ungkapnya.
Pemerintah pusat, menurut bang Has, kini mulai memberi atensi lebih serius terhadap persoalan pengelolaan sampah secara nasional. Lebih lanjut, kemungkinan bahwa penanganan sampah di sejumlah daerah akan dikelola secara lebih terintegrasi oleh pemerintah pusat.
Setelah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut selesai, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama para relawan, serta masyarakat yang hadir di kediamannya.
Sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan, pada akhir acara H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum juga membagikan paket sembako, nasi kotak, serta bantuan uang tunai kepada para relawan dan warga yang hadir.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum dan masyarakat di wilayah Kota Depok. (Ridho.P / team red)
