Bogor, PotretKeadilan.com || Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras terhadap para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti banyaknya anak perusahaan BUMN yang jumlahnya mencapai sekitar 1.000 perusahaan. Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan praktik pengelolaan yang bermasalah.
“Siapa yang bisa mengelola 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” tegas Prabowo di hadapan para kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat.
Presiden menegaskan bahwa pimpinan-pimpinan BUMN sebelumnya harus dimintai pertanggungjawaban atas pembentukan dan pengelolaan anak usaha dalam jumlah besar tersebut. Ia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan pemanggilan oleh aparat penegak hukum.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tutur Prabowo dengan nada tegas.
Prabowo juga menanggapi anggapan yang meremehkan dirinya. Ia menyebut ada pihak-pihak yang menilai dirinya hanya pandai berpidato tanpa tindakan nyata.
“Mereka ngejek Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oiya, tunggu saja panggilan,” tuturnya lagi.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menertibkan tata kelola BUMN, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan perusahaan negara berjalan efisien, transparan, dan bebas dari praktik manipulatif.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sendiri menjadi agenda konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, termasuk penegasan arah reformasi BUMN dan penguatan penegakan hukum. (AlbertHS)
